Penulis: Fauzan (Aktivis Jambi)
Kerisjambi.id, Opini- persoalan Jalan Betung–Pintas kembali menuai kritik tajam. Aktivis Jambi Fauzan mempertanyakan keseriusan pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menyelesaikan akses yang dinilai penting bagi masyarakat.
Fauzan menilai persoalan ini semakin sulit diterima akal sehat apabila melihat representasi politik dari kawasan Muara Tabir. Ada tokoh dari wilayah tersebut yang duduk di DPRD Provinsi Jambi, bahkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, yang membidangi urusan pembangunan dan infrastruktur, juga berasal dari kawasan Muara Tabir.
Di tingkat kabupaten, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tebo juga merupakan representasi wilayah Muara Tabir.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris memiliki rekam politik yang kuat di Kabupaten Merangin, daerah yang juga memiliki kepentingan terhadap konektivitas menuju wilayah Tabir.
Fauzan pun melontarkan pertanyaan keras:
“Kalau orang Muara Tabir sudah ada di DPRD provinsi, ada pula wakil rakyat dari Muara Tabir di DPRD kabupaten, bahkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi juga orang Muara Tabir, kemudian gubernurnya punya akar politik kuat di Merangin—lalu kenapa Jalan Betung–Pintas masih menjadi persoalan? Lantas ada apa?”
Menurut Fauzan, persoalan tersebut tidak boleh terus ditutup dengan alasan keterbatasan anggaran, kewenangan, atau perencanaan.
“Kalau memang kewenangannya bukan di provinsi, katakan bukan. Kalau kewenangannya kabupaten, jelaskan. Kalau butuh APBD provinsi, perjuangkan. Kalau butuh APBN, jemput ke pusat. Jangan rakyat disuguhi alasan dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Fauzan bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai rapor merah bagi kepemimpinan daerah apabila pemerintah tidak mampu memberikan kejelasan mengenai status, anggaran, dan target penyelesaian jalan tersebut.
“Jangan hanya hebat ketika memasang baliho dan mengklaim pembangunan. Ukuran keberhasilan pemimpin itu sederhana: apakah rakyat bisa merasakan jalan yang layak atau tidak?”
Ia juga meminta DPRD tidak sekadar menjadi lembaga yang melakukan kunjungan dan rapat, tetapi menggunakan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan persoalan tersebut benar-benar diperjuangkan.
“Kalau wakil rakyat dari daerah sendiri sudah duduk di kursi strategis, pertanyaannya sederhana: sudah sejauh mana mereka memperjuangkan Jalan Betung–Pintas? Jangan sampai suara rakyat keras ketika pemilu, tetapi setelah pemilu justru sunyi di ruang kekuasaan,” kata Fauzan.
Menurutnya, publik berhak mengetahui:
Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap Jalan Betung–Pintas?
Bagaimana status kewenangan jalannya?
Berapa anggaran yang sudah dialokasikan?
Apakah sudah masuk prioritas pembangunan provinsi?
Kapan pekerjaan konkret akan dilakukan?
Dan mengapa persoalan ini belum juga mendapatkan solusi permanen?
“Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi kami berhak bertanya. Terlalu banyak orang yang punya posisi, terlalu banyak yang mengaku memperjuangkan rakyat, tetapi ketika rakyat bertanya soal jalan, jawabannya selalu nanti dan nanti. Kalau begitu, untuk apa kekuasaan kalau persoalan rakyat sendiri tidak mampu diselesaikan?”
Fauzan menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi siapa pun, melainkan menuntut pertanggungjawaban publik dari pejabat yang mendapatkan mandat masyarakat.
“Jalan Betung–Pintas jangan dijadikan monumen kegagalan kebijakan. Rakyat tidak butuh janji baru. Rakyat butuh jalan yang nyata.”
NB: Opini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak mewakili redaksi Kerisjambi.id