Kerisjambi.id - Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi pada Selasa siang ( 05/08) menggelar kegiatan asistensi pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Jambi Tahun 2025, khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Industri Jasa Keuangan (IJK) yang meliputi perbankan dan asuransi. Acara dipimpin langsung oleh Ketua KI Jambi Ahmad Taufiq Helmi di Dampingi Oleh Wakil Ketua Almunawar dan 2 Komisioner lainnya Zamharir dan Siti Masnidar beserta Tenaga Ahli Era Permatasari. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.
Ketua KI Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, menyampaikan bahwa pihaknya mengundang 19 BUMN dan IJK wilayah Jambi untuk mengikuti asistensi sekaligus proses finalisasi pengisian kuesioner Monev. Tahun ini, KI Jambi menambahkan kategori khusus BUMN dan IJK dalam Monev sebagai upaya mendorong transparansi dan keterbukaan informasi di sektor tersebut.
“Setiap tahun ada saja BUMN yang menjadi pihak dalam sengketa informasi publik di KI Jambi. Melalui Monev ini, kami berharap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan BUMN dan IJK semakin baik dan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,” ujarnya.
Ahmad Taufiq Helmi menegaskan, sebagai badan publik, BUMN dan IJK wajib menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang secara sah dikecualikan. Informasi tersebut harus disampaikan secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, badan publik perlu membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi yang baik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik,” tambahnya.
Kegiatan asistensi ini menjadi bagian dari upaya KI Jambi memperkuat budaya keterbukaan informasi publik di semua sektor, termasuk BUMN dan industri jasa keuangan, guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.