Kerisjambi.id - Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, menghadiri acara tasyakuran peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama ke-80, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Sabtu (10/1/2026), di halaman Kantor Kemenag Provinsi Jambi.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus, Anggota DPD RI Elviana, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahbub Daryanto, unsur instansi vertikal, perguruan tinggi, Komisi Informasi, tokoh agama, MUI, DMI, Baznas, jajaran Kemenag kabupaten/kota, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahbub Daryanto menyampaikan berbagai capaian kinerja sepanjang tahun 2025, termasuk di bidang keterbukaan informasi publik. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Jambi berkomitmen memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi telah tiga tahun berturut-turut meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jambi. Tahun ini juga terdapat lima Kemenag kabupaten/kota yang berhasil meraih predikat Informatif. Mudah-mudahan ke depan seluruh Kemenag kabupaten/kota dapat menyusul,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KI Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi mengapresiasi capaian Kanwil Kemenag Provinsi Jambi yang dinilai konsisten dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.
Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, terdapat lima Kemenag kabupaten/kota yang memperoleh predikat Informatif, yakni Kemenag Kabupaten Sarolangun, Kerinci, Bungo, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat.
“Namun demikian, masih terdapat enam Kemenag kabupaten/kota yang belum meraih predikat Informatif. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama dan perlu mendapat perhatian serius agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Taufiq Helmi menegaskan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi siap bersinergi dan memberikan pendampingan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna meningkatkan kualitas tata kelalaian keterbukaan informasi publik secara menyeluruh.