Kerisjambi.id - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi dijadwalkan melaksanakan sejumlah agenda penting dalam sepekan ke depan, mulai Senin (20/10) hingga Jumat (24/10/2025).
Ketua KI Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi (ATH), saat dihubungi Keris Jambi pada minggu sore (19/10/2025) menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan tersebut meliputi sidang sengketa informasi publik dan visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.
“Dalam minggu depan ada empat jadwal sidang sengketa informasi publik yang telah ditetapkan oleh tim penyelesaian sengketa,” ujar ATH.
ATH merinci, sidang pertama akan digelar Senin (20 Oktober 2025) sidang pembacaan putusan antara Perkumpulan Elang Nusantara melawan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, serta Afrizal melawan Sekda Kabupaten Muaro Jambi.
Selanjutnya, pada Kamis (23 Oktober 2025) dijadwalkan sidang antara LSM Gerak Indonesia Jambi melawan Kepala Desa Rantau Puri, dan terakhir pada Jumat (24 Oktober 2025) antara Media Chanel Berita24.com melawan Direktur Utama Bank 9 Jambi.
Selain sidang, KI Provinsi Jambi juga akan melakukan visitasi ke 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi yang lolos ke tahap berikutnya dalam ajang Monev KIP 2025.
“Dari total 35 OPD yang mengikuti Monev KIP tahun ini, hanya 27 yang lolos ke tahap visitasi. Sementara delapan OPD lainnya belum memenuhi standar penilaian,” jelas ATH.
Adapun delapan OPD yang tidak lolos visitasi, yakni:
Sekretariat DPRD , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk ,
Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
Rumah Sakit Jiwa,
Dinas Perhubungan,
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.
ATH menambahkan, kegiatan visitasi merupakan bagian penting dari rangkaian penilaian keterbukaan informasi publik. Pada tahap ini, tim akan menilai kesesuaian dokumen yang diunggah, fasilitas layanan informasi, strategi, inovasi, serta komitmen pimpinan badan publik dalam menerapkan keterbukaan informasi.
“Masing-masing kepala OPD nantinya akan memaparkan langsung di hadapan tim visitasi. Ada dua tim yang turun ke lapangan — satu dipimpin saya langsung, dan satu lagi dipimpin oleh Wakil Ketua,” ujar ATH.