Gubernur Jambi Al Haris mengatakan Musrenbang RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045 dan perubahan RPJMD 2021-2026 dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional terbaru.
“Sebagai respon perubahan terkait regulasi, penyesuaian pada kebijakan nasional terbaru serta hal-hal lain dalam rangka percepatan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan dalam Musrenbang ini dapat menjadi masukan dan bahan refleksi, sekaligus salah satu referensi dalam merumuskan skenario planing pembangunan Daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan salah satu dari Tujuan Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
