Kerisjambi.id | JAMBI- Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi didampingi Koordinator Bidang Kelembagaan Siti Masnidar, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Zamharir, Kabid Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Jambi Amirzan, serta Tenaga Ahli Era Permatasari, melakukan kunjungan visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Kedatangan Tim Monev pada Selasa 11 November 2025 disambut langsung oleh Bupati Sarolangun H. Hurmin, yang turut didampingi Kadis Kominfo, Sekretaris Dinas, dan para Kepala Bidang.
Dalam paparannya, Bupati Hurmin menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Menurutnya, Pemkab Sarolangun menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui berbagai kanal layanan, seperti website resmi, media sosial, PTSP, serta sejumlah aplikasi digital yang memudahkan akses masyarakat terhadap informasi publik.
“Langkah-langkah ini kami lakukan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Sarolangun MAJU — Muda, Agamis, Jujur, dan Unggul,” ujar Hurmin.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Sarolangun terbuka terhadap masukan dan kolaborasi dengan Komisi Informasi dalam memperkuat praktik keterbukaan informasi di daerahnya.
Ketua KI Jambi Ahmad Taufiq Helmi mengapresiasi kehadiran langsung Bupati Sarolangun dalam pelaksanaan visitasi Monev tahun 2025. Ia menyebut, Pemkab Sarolangun telah empat kali berpartisipasi dalam Monev Keterbukaan Informasi, dan dua tahun terakhir berhasil meraih predikat “Informatif.”
“Tahun ini kami memang meminta agar pimpinan badan publik dapat langsung mempresentasikan komitmennya. Ini penting agar pengambil keputusan dapat langsung menentukan arah kebijakan dan inovasi layanan keterbukaan informasi,” ujar Taufiq.
Menurutnya, penilaian tidak hanya berfokus pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada strategi, inovasi, dan komitmen kepala daerah dalam membangun budaya transparansi di lingkungan pemerintahan.(*)