Kerisjambi.id,Sungai Penuh- Momentum Hari Ulang Tahun Kota Sungai Penuh seharusnya menjadi ruang refleksi bagi pemerintah untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan dan pelayanan publik telah dirasakan masyarakat. Namun, perayaan hari jadi tidak boleh menjadi panggung seremonial yang menutupi berbagai persoalan daerah.
HIMSAK memandang perlu memberikan catatan kritis terhadap sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Sungai Penuh,
oleh sebab itu HIMSAK memberikan rapor merah terhadap pemerintah kota sungai penuh
sebagai mahasiswa yang mengamati dinamika politik lokal, rapor merah kota sungai penuh ini tentu menjadi ruang evaluasi terhadap kinerja pemerintah, "Apakah pemerintah Kota Sungai Penuh benar-benar serius membangun daerah, atau justru lebih sibuk membangun citra keberhasilan?" Ujarnya
terdapat sejumlah persoalan yang patut menjadi catatan serius dan bahan evaluasi bersama. Mulai dari dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran, persoalan proyek pembangunan RSUD Mayjen H.A. Thalib senilai Rp13,96 miliar, hingga tuntutan transparansi dan efektivitas operasional TPST Renah Kayu Embun. Penulis memandang ketiga persoalan ini menghadirkan satu pertanyaan mendasar" sejauh mana keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap anggaran dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat?"
1. Dugaan Korupsi Dana Operasional Damkar
Kasus dugaan korupsi dana operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022–2024 menjadi catatan serius. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan dua tersangka, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp1,37 miliar berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi Jambi.
Persoalan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Bagaimana penyimpangan tersebut dapat berlangsung selama tiga tahun anggaran? Pemerintah harus menjelaskan sejauh mana pengawasan internal dijalankan agar uang rakyat tidak menjadi korban penyalahgunaan kewenangan.
2. Proyek Bermasalah RSUD Mayjen H.A. Thalib Rp13,96 Miliar
Proyek pembangunan gedung KJSU-KIA RSUD Mayjen H.A. Thalib dengan nilai kontrak sekitar Rp13,96 miliar turut menjadi sorotan. Persoalan muncul terkait status Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan pelaksana yang dipersoalkan oleh pihak pelapor dan telah diadukan kepada LKPP.
Proyek yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat ini membutuhkan transparansi dan pengawasan ketat. Pemerintah harus menjelaskan legalitas penyedia, progres pembangunan, serta pertanggungjawaban anggaran. Jangan sampai proyek yang seharusnya meningkatkan pelayanan kesehatan justru menimbulkan persoalan baru.
3. TPST Renah Kayu Embun (RKE)
TPST Renah Kayu Embun diharapkan menjadi solusi persoalan sampah di Kota Sungai Penuh. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup dibuktikan melalui peresmian dan kunjungan pejabat. Pemerintah harus menunjukkan hasil nyata, mulai dari kapasitas pengolahan, volume sampah yang dikelola, hingga manfaatnya bagi masyarakat.
Pertanyaannya, sejauh mana TPST RKE benar-benar berfungsi sebagai solusi persoalan sampah? Jangan sampai fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat hanya menjadi proyek pembangunan tanpa dampak yang terukur bagi lingkungan dan masyarakat.
Jika ketiga persoalan ini dibaca secara bersamaan, terdapat satu benang merah yang perlu diperhatikan, yakni pentingnya transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penulis berpandangan bahwa pemerintah tidak boleh hanya sibuk membangun citra keberhasilan melalui seremoni dan publikasi program. Pemerintah harus berani membuka ruang evaluasi, menjawab pertanyaan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, penulis ingin mengajukan satu pertanyaan besar kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh: Apakah pemerintah benar-benar serius membangun daerah ini, atau masyarakat hanya diminta untuk terus percaya pada janji-janji pembangunan?
Sebab, diam terhadap persoalan bukanlah solusi, dan membiarkan kesalahan tanpa evaluasi bukanlah bentuk pembangunan
Penulis: Muhammad Oktrama Putra Dendra Kader Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci