Kerisjambi.id - Pemerintah Kabupaten Tebo terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen beserta berbagai capaian strategis tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati Tebo Agus Rubiyanto di hadapan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan visitasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi bersama jajaran komisioner, yakni Zamharir dan Siti Masnidar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tebo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Inspektorat.
Dalam pemaparannya, Bupati Tebo Agus Rubiyanto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah daerah tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar maupun keterbukaan informasi kepada publik. Anggaran justru difokuskan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas, meliputi percepatan perbaikan infrastruktur daerah, program Dokter Masuk Desa untuk pemerataan layanan kesehatan, serta penguatan keterbukaan informasi publik.
Selain menjabarkan strategi dan kebijakan kelembagaan, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian konkret dalam inovasi layanan publik berbasis digital yang memudahkan akses warga hingga ke tingkat desa. Dua terobosan unggulan yang disorot adalah Si Jempol (Sistem Perizinan Jemput Bola) serta aplikasi AYUNDA (Aplikasi Pelayanan Kependudukan di Desa). Kehadiran kedua inovasi tersebut membuat masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten untuk mengurus perizinan maupun dokumen administrasi kependudukan.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen Pemkab Tebo yang tetap menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu prioritas utama di tengah efisiensi anggaran.
Kendati demikian, Taufiq memberikan sejumlah saran strategis agar tata kelola informasi publik di Kabupaten Tebo semakin maksimal. Pertama, Pemkab Tebo didorong untuk segera menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Kedua, Pemkab Tebo diminta segera membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Informasi sehingga apabila terjadi permohonan sengketa informasi di kemudian hari, badan publik akan selalu mendapatkan pendampingan resmi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama Dinas Kominfo.
Selain kedua poin tersebut, Taufiq juga menekankan pentingnya penguatan dukungan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) agar seluruh informasi publik yang dikelola pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.