Kerisjmbi.id - Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Almuwanar, pada Senin, 24 Agustus 2026, menghadiri undangan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi dalam rangka kegiatan Forum Konsultasi Publik. Kegiatan ini menjadi ruang bagi penyelenggara layanan publik untuk mendapatkan masukan, saran, dan evaluasi dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, Almuwanar menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah BRMP Jambi yang membuka ruang konsultasi publik dengan melibatkan berbagai unsur. Bagi Komisi Informasi, keterbukaan informasi bukan hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan publik. Informasi mengenai program, pelayanan, standar pelayanan, mekanisme pengaduan, hingga capaian kinerja perlu disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh pengguna layanan,” ujar Almuwanar.
Menurutnya, Forum Konsultasi Publik seperti ini penting karena badan publik dapat memperoleh masukan langsung dari masyarakat dan para pengguna layanan. Masukan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BRMP Jambi, Yunimar menyampaikan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Forum ini di laksanakan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan terus berkembang, sesuai kebutuhan pengguna layanan, serta memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan,” katanya
Yunimar menambahkan, forum tersebut melibatkan Akademisi, Komisi Informasi , Ombudsman, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA), KNTA, media massa, serta para pengguna layanan lainnya.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pelayanan di BRMP Jambi. Berbagai masukan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi bagi BRMP Jambi dalam melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan.