Pembangunan Daerah bukan hanya merupakan tanggung jawab
pemerintah semata, melainkan menjadi tugas kolektif yang membutuhkan
partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan (ORMAS).
Di era digitalisasi, desentralisasi dan demokrasi yang semakin matang,
kolaborasi antara ormas dan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci
suksesnya proses pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada
kebutuhan masyarakat lokal.
Organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran strategis sebagai
mitra pemerintah dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi proses
pembangunan. Di Provinsi Jambi, sinergi
antara ormas dan pemerintah daerah semakin diperkuat melalui berbagai inisiatif
kolaboratif yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga infrastruktur.
Berdasarkan data yang bersumber dari
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Jambi Tahun 2024 ialah
terdapat 563 Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang terdaftar, namun,
perlu juga menjadi catatan penting kita bahwa tidak semua ormas tersebut aktif dalam
melaporkan kegiatan ataupun memperbaharui data kepengurusan mereka.
Organisasi Kemasyarakatan
(ORMAS) di Jambi berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah,
menyuarakan aspirasi, serta menginisiasi Program-program pemberdayaan. Dapat di-Contohkan peran Ormas dalam
Pembangunan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
1.
Organisasi kemasyarakatan
(ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan
dua kekuatan sosial terbesar di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Kedua
organisasi ini tidak hanya berperan dalam kehidupan keagamaan masyarakat,
tetapi juga aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, serta
pembangunan moral dan spiritual masyarakat. Di Provinsi Jambi, NU dan
Muhammadiyah memainkan peran penting dalam mendukung pemerintah daerah dalam
pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.
Peran NU melalui
Lembaga Pendidikan Ma'arif mengelola berbagai madrasah dan pondok pesantren di
berbagai kabupaten/kota di Jambi. NU juga mendorong penguatan pendidikan
karakter dan moderasi beragama. Beberapa pesantren NU di Jambi juga mulai
terlibat dalam pelatihan keterampilan dan kewirausahaan santri.
Peran Muhammadiyah
Memiliki jaringan sekolah formal mulai dari TK hingga perguruan tinggi,
termasuk Universitas Muhammadiyah Jambi (UMJ). Kurikulum pendidikan
Muhammadiyah mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dan pendidikan
Islam, mendukung pembentukan generasi muda berakhlak dan berdaya saing.
Mendorong gerakan literasi dan inovasi melalui kegiatan riset dan pengabdian
masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.
2.
Lembaga Adat Melayu
(LAM) Provinsi Jambi dalam pembangunan daerah
adalah dikenal sebagai wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi melayu. Salah
satu entitas penting dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya ini adalah
lembaga adat melayu (LAM) Provinsi Jambi. Keberadaan LAM bukan hanya sebagai simbol
kultural, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam
menyukseskan pembangunan berbasis nilai, kearifan lokal, dan harmoni sosial.
Lembaga adat sebagai penjaga identitas dan warisan budaya, peran dalam
penyelesaian konflik sosial, mitra pemerintah dalam perumusan kebijakan,
pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal, penguatan jati diri masyarakat
Jambi di era modern, lembaga adat melayu Provinsi Jambi bukan sekadar penjaga
tradisi, tetapi merupakan pilar strategis dalam pembangunan daerah. Perannya
dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat identitas budaya, serta mendorong
partisipasi masyarakat adat menjadikan LAM sebagai mitra penting bagi
pemerintah. Membangun jambi bukan hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi
juga membangun ruh budaya yang menjadi identitas masyarakatnya. Komitmen
Pemerintah Daerah Serta Sinergi Antara LAM akan semakin kokoh dalam
mendorong pembangunan daerah yang berkarakter, berbudaya, dan berkeadilan
sosial.
Dalam waktu dekat ini sesuai denga Keputusan Gubernur Jambi Nomor :
538/KEP.GUB/DISBUDPAR-2.3/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Perubahan Atas
Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 312/KEP.GUB/DISBUDPAR-2.3/2022 tentang
Penetapan Hari Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi. Serta Hasil Kesepakatan Rapat Pengurus LAM
Jambi Provinsi Jambi dan hasil Audiensi dengan Gubernur Jambi selaku Pemangku
Adat dan Pembina LAM Jambi Provinsi Jambi. maka pada tahun 2025 ini aka nada
Perayaan Hari Adat Melayu (HAM) Jambi tanggal 1 Muharram 1446 H,
jatuh/bertepatan pada hari Jum’at tanggal 27 Juni 2025 M. Untuk itu LAM Jambi
Provinsi Jambi akan menyelenggarakan berbagai kegiatan selama 1 (satu) minggu
dengan tema “PEKAN ADAT MELAYU JAMBI” yang dimulai pada tanggal 21 Juni
2025 dengan Puncak Acara akan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 27 Juni
2025 di Jambi.
3.
Ikatan Cendikiawan
Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Provinsi Jambi
adalah organisasi cendekiawan yang menghimpun para akademisi, profesional, dan
pemikir Muslim dari berbagai disiplin ilmu. Di Provinsi Jambi, ICMI bukan hanya
menjadi forum intelektual, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam
pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, etika Islam, dan kemaslahatan
masyarakat.
ICMI Jambi berperan sebagai jembatan antara pemikiran
ilmiah, nilai ke-Islaman, dan kebijakan publik. Melalui sinergi dengan
pemerintah, kampus, dan masyarakat, ICMI terus mendorong terwujudnya
pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan, nilai etika Islam, dan
keadilan sosial. Kehadiran ICMI memperkuat ekosistem pembangunan di Provinsi
Jambi, tidak hanya pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada dimensi
moral, spiritual, dan intelektual Masyarakat, hal ini dibuktikan pada Bulan
Suci Ramadhan Tahun 1446 H, ICMI Orwil Jambi melaksanakan DAKWAH DIGITAL
RAMADHAN 1446 H Selama 1 (satu) Bulan Penuh.
4.
Peran Dunia Melayu Dunia
Islam (DMDI) dalam Pembangunan Daerah Provinsi Jambi merupakan organisasi
internasional yang bertujuan untuk mempererat hubungan budaya, agama, dan
ekonomi antara negara-negara dan wilayah yang memiliki akar budaya Melayu dan
agama Islam. Sebagai bagian dari wilayah budaya Melayu, Provinsi Jambi memiliki
posisi strategis dalam jejaring DMDI. Keikutsertaan Jambi dalam DMDI bukan
sekadar simbolik, tetapi menjadi sarana diplomasi budaya, pemberdayaan generasi
muda, serta pembangunan ekonomi dan sosial berbasis kearifan lokal
Melayu-Islam. Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) berperan besar dalam mendukung
pembangunan Provinsi Jambi, khususnya pada aspek budaya, pendidikan, pemuda,
ekonomi halal, dan diplomasi internasional. Jambi, sebagai salah satu pusat
peradaban Melayu Islam di Sumatera, memiliki kekuatan simbolik dan strategis
untuk menjadi contoh daerah yang membangun dengan akar budaya yang kuat dan
visi global yang terbuka.
Melalui DMDI, Jambi tidak hanya membangun ke dalam
(internal), tetapi juga memperluas jejaring pembangunan ke tingkat regional dan
global dalam semangat Melayu-Islam yang berperadaban.
Di Provinsi pada Hari Minggu tanngal 11 Mei 2025 yang
lalu Kepengurusan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Provinsi Jambi resmi dilantik
dan dikukuhkan, Pelantikan
tersebut secara resmi menjadi awal kepemimpinan Gubernur Al Haris sebagai Ketua
DMDI Provinsi Jambi. Pada pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden
Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. H.
Mohd. Ali Rustam, yang juga merupakan Yang di-Pertua Negeri Melaka,
Malaysia. Turut hadir Ketua DMDI Indonesia Said Aldi Al Idrus, Sekretaris
Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi Datuk H.Hasan
Basri Agus, serta sejumlah bupati, wali kota, dan tamu undangan lainnya.
Dalam acara tersebut harapan
dari datuk Tun Seri Setia Dr. H. Mohd. Ali Rustam Mudah-mudahan hubungan
ini dapat terus terjalin erat ke depannya. Kita telah mendirikan DMDI pada
tahun 2025. Saya doakan Jambi terus maju di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Dr.Al-Haris,
dengan berdirinya DMDI di Provinsi Jambi, diharapkan masyarakat Melayu yang
menjadi mayoritas di wilayah ini dapat semakin berkembang dan berkontribusi
memajukan Jambi, Indonesia, dan negara-negara Melayu lainnya di masa depan.
Organisasi kemasyarakatan merupakan entitas yang lahir
dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kehadirannya mencerminkan aspirasi sosial,
budaya, ekonomi, bahkan spiritual dari komunitas tertentu. Dalam konteks
pembangunan daerah, ormas memainkan beberapa peran strategis, seperti Sebagai
jembatan antara masyarakat dan pemerintah yang mampu menyuarakan kebutuhan dan
permasalahan masyarakat secara lebih terstruktur dan terorganisir, sehingga
memudahkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Hal
lain juga sebagai pengawas sosial (social control), dalam sistem
demokrasi, ormas berfungsi sebagai mitra kritis yang mengawasi jalannya
pemerintahan agar tetap transparan, akuntabel, dan tidak menyimpang dari
kepentingan rakyat. Kemudian sebagai pelaksana kegiatan sosial dan Pembangunan,
banyak ormas yang terlibat langsung dalam program-program pemberdayaan
masyarakat, pelestarian lingkungan, pendidikan non-formal, kesehatan, dan lain
sebagainya. Ini membantu mempercepat pembangunan dari sisi sosial dan
kemanusiaan.
PELUANG SINERGI:
Konsultasi publik dan perumusan kebijakan Bersama, Banyak daerah
yang sudah melibatkan ormas dalam forum-forum MUSRENBANG (Musyawarah
Perencanaan Pembangunan) di tingkat desa hingga kabupaten/kota/Provinsi.
Kemitraan dalam pelaksanaan program sosial, Pemerintah dapat bermitra dengan
ormas untuk menjalankan program-program sosial yang menyentuh kelompok rentan
seperti anak-anak, penyandang disabilitas, perempuan, atau masyarakat adat.
Kemudian Penyebaran informasi dan edukasi public, Ormas dapat menjadi agen
diseminasi informasi pembangunan, sosialisasi kebijakan, atau kampanye
perubahan perilaku di tengah masyarakat.
TANTANGAN YANG DIHADAPI:
Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif, Tidak jarang
pemerintah dan ormas bekerja dalam wilayah yang sama namun tidak saling
mengetahui atau justru saling bersaing, bukan bersinergi. Persepsi negatif dan
kepentingan politik Sebagian ormas dituding memiliki agenda politik atau
kepentingan kelompok tertentu, yang membuat pemerintah enggan bermitra secara
terbuka. Terbatasnya kapasitas manajerial dan administratif ormas, tidak semua
ormas memiliki struktur organisasi yang kuat dan akuntabel, sehingga
menyulitkan kerja sama dalam program yang dibiayai oleh APBD.
Korelasi antara ORMAS dan PEMERINTAH DAERAH merupakan
fondasi penting dalam pembangunan daerah yang demokratis dan partisipatif.
Ormas bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra sejajar yang dapat memberikan
kontribusi signifikan dalam merumuskan, mengawal, dan melaksanakan pembangunan.
Untuk itu, penguatan kemitraan antara keduanya harus menjadi agenda prioritas,
agar pembangunan yang dilakukan benar-benar berakar DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, DAN UNTUK
RAKYAT.
Penulis : FAHMI RASID.
Pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Pengurus ICMI Orwil
Provinsi Jambi, Anggota Biro Sains Dan Teknologi Dunia Melayu Dunia IsLAM
(DMDI) Provinsi Jambi,
Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)