Kerisjambi.id-TEBO-Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Tebo menggelar Nonton Bareng (Nobar) pidato politik Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab di sapa Mas AHY di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo.
Nobar ini dihadiri langsung Ketua Bappilucab Alya Fatriadi, Eko Pramuna Putra,S.H Drirektur Eksekutif Cabang, Pengurus, Anggota Fraksi, Bacaleg, Kader, dan Simpatisan Partai Demokrat Kabupaten Tebo, Jum'at (14/7/2023) malam.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo H. Harmain,SE,MM mengatakan, kegiatan yang sama juga akan dilaksanakan serentak di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia.
"Malam ini kita nobar pidato politik Ketum AHY yang dilaksanakan serentak se-Indonesia," jelas Harmain.
Harmain menyebut bahwa pidato poltik ini menjelaskan standing posisi Partai Demokrat yang Pro terhadap perubahan, dan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai anjlok.
"Menurut AHY, dalam sembilan tahun terakhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi telah terjadi kemandekan dan kemunduran serius," kata Harmain.
Pertumbuhan ekonomi menurut Harmain menurun jauh dibawah yang dijanjikan yakni 7 persen hingga 8 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19 lalu.
"Akibatnya penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul, daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun," ucap Harmain.
Dikesempatan lain Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo Eko Pramuna Putra menjelaskan bahwa, apa yang disampaikan oleh Ketum AHY merupakan kritikan pedas terhadap kondisi Negara saat ini, dimana angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.
Jelas Eko dalam pidato AHY memaparkan bahwa kemiskinan dan pengangguran meningkat, sementara ekonomi tumbuh rendah. Utang negara melambung tinggi, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, Ada yang berdalih lambatnya pertumbuhan ekonomi karena Pandemi Covid-19.
"Argumentasi seperti ini dinilai hanya separuh benar, faktanya sebelum pandemi datang, ekonomi kita juga sudah mengalami permasalahan. Sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi," ketus Eko Pramuna.
Eko Pramuna juga menambahkan bahwa pemerintah kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Menurutnya sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti ini yang perlu diubah dan diperhatikan
ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat.
"Penegakan Hukum yang tajam kebawah dan tumpul keatas, dan terkesan pemerintah pusat banyak mengintervensi penindakan hukum di Indonesia," jelas Eko.
Terkahir Eko Pramuna menjelaskan Dalam Pidato AHY menyatakan seharusnya Anggaran Pemirintah diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya, petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah.
"Saya selaku aktivis buruh sangat sepakat dengan pidato politik ketua umum partai Demokrat ini dimana banyaknya aturan yang justru merugikan kami kaum buruh," pungkasnya.
Redaksi
