Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Wisatawan mancanegara (Wisman) yang melakukan perjalanan ke Indonesia selama tahun 2023 telah mencapai lebih dari 735.000 Wisman atau naik 503% dari tahun 2022. Namun, kabar gembira bagi ekosistem pariwisata Indonesia tidak diparalel dengan perilaku yang positif Wisman bahkan telah terjadi beberapa peristiwa Wisman melawan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat.
Fenomena Wisman Nakal sepatutnya menjadi fokus bagi penegak hukum yang diberikan wewenang untuk memberikan tindakan, yakni Polisi Pariwisata. Karena jika berkaca dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 12 tahun 2015, Polisi Pariwisata diberikan wewenang untuk melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) serta diwajibkan untuk melakukan pengamanan kawasan, maka seharusnya Polisi Pariwisata dapat bertindak pre-emtif sebelum terjadinya fenomena seperti yang terjadi belakangan ini.
"Maka ITW meminta pertanggungjawaban kepada KAPOLRI sebagai pimpinan tertinggi dari Polisi Pariwisata untuk mengevaluasi secara tegas kepada satuan Polisi Pariwisata diseluruh Indonesia untuk dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal yaitu memastikan keamanan dan pengamanan kawasan dengan melakukan tindakan tegas agar tidak terjadi lagi fenomena Wisman Nakal dikemudian hari, serta menuntut KAPOLRI agar dilakukannya revitalisasi satuan Polisi Pariwisata secara utuh" tegas Ketua Umum ITW.
