Kerisjambi.id - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi menggelar sidang sengketa informasi publik antara Suheri Dwi Nofriyadi selaku Pemohon dengan Kepala Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, selaku Termohon, pada Jumat, 6 November 2026. Agenda persidangan kali ini pembacaan Penetapan Pencabutan Permohonan Sengketa Informasi oleh Majelis Komisioner.
Sengketa informasi tersebut berkaitan dengan permohonan informasi publik mengenai penggunaan Dana Desa Kemingking Dalam untuk Tahun Anggaran 2023 hingga 2025.
Persidangan dipimpin oleh Siti Masnidar selaku Ketua Majelis, didampingi Ahmad Taufiq Helmi dan Zamharir masing-masing sebagai Anggota Majelis. Sidang turut dihadiri Darul Akbar selaku Panitera Pengganti serta para pihak yang bersengketa.
Sebelumnya, dalam persidangan terdahulu, Pemohon telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut permohonan sengketa informasi yang sedang berjalan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Zamharir sempat mengonfirmasi alasan pencabutan sekaligus memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar merupakan kehendak Pemohon sendiri, tanpa adanya tekanan, intimidasi, maupun paksaan dari pihak mana pun.
Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Majelis menjelaskan bahwa pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon sebagaimana dimungkinkan dalam ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik, khususnya Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Majelis kemudian meminta Pemohon menuangkan kehendak pencabutan tersebut secara tertulis dan menyerahkannya kepada Panitera Pengganti. Surat pencabutan itu selanjutnya menjadi dasar bagi Majelis Komisioner untuk memproses dan membacakan penetapan pencabutan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Alhamdulillah, surat pencabutan permohonan sebagaimana diminta Majelis telah diterima oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi pada Senin sebelumnya. Dengan diterimanya surat tersebut, proses pencabutan permohonan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme persidangan.
Pencabutan permohonan ini menjadi perkembangan tersendiri dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan Dana Desa Kemingking Dalam Tahun Anggaran 2023–2025. Perkara yang telah memasuki tahapan ajudikasi nonlitigasi ketiga tersebut selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Komisi Informasi Provinsi Jambi menegaskan bahwa setiap proses penyelesaian sengketa informasi publik harus dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Hak Pemohon untuk memperoleh informasi maupun hak para pihak dalam proses penyelesaian sengketa tetap harus dihormati.
Melalui proses ini, KI Provinsi Jambi terus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa.