Oleh : M. Farhan Abrar S.H.,(Ketua Umum Saykoja)
Kerisjambi.id JAMBI (31/10/2026) - Ruang demokrasi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah kembali dicederai oleh tindakan represif dan nir-etika oknum aparat penegak hukum. Di tengah barikade kawat berduri yang seharusnya dipasang untuk pengamanan lokasi, justru terselip aksi provokasi dan ancaman verbal yang sangat mengerikan. Ucapan intimidatif bernada ancaman pembunuhan. "Kau dapat, mati ku buat" yang dilontarkan oleh oknum anggota kepolisian terhadap massa aksi pengunjuk rasa telah memicu gelombang amarah publik dan kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Jambi.
Tindakan arogan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika ringan, melainkan bentuk pengkhianatan nyata terhadap prinsip Hukum Tata Negara dan hak konstitusional warga negara. Dari perspektif akademis tata negara, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak fundamental yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Negara melalui aparat kepolisian memiliki kewajiban konstitusional untuk memfasilitasi dan melindungi warga yang menyuarakan aspirasi, bukannya bertransformasi menjadi aktor teror yang menebar ancaman kematian di balik kawat berduri. Tindakan intimidasi fisik maupun verbal ala premanisme berseragam ini jelas mencederai prinsip negara hukum yang demokratis (rechtstaat), di mana kekuasaan dan senjata seharusnya tunduk pada hukum serta kemanusiaan.
Aksi brutal oknum tersebut juga menabrak aturan hukum internal maupun regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 13 UU Polri, digarisbawahi bahwa tugas utama kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban ini dipertegas kembali dalam Pasal 19 ayat (1) UU Polri serta Perkap No. 8 Tahun 2009, yang mewajibkan wa setiap anggota Polri menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), norma kesopanan, dan kesusilaan dalam menjalankan tugas. Melontarkan ancaman nyawa kepada rakyat yang diayominya jelas merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Perpol No. 7 Tahun 2022.
Perilaku represif aparat di lapangan ini pun berbanding terbalik dan secara terang-terangan mencederai komitmen pimpinan tertinggi Polri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Dalam fit and proper test saat pengangkatan dirinya sebagai Kapolri, Jenderal Suyudi secara tegas mengusung doktrin "Polisi Bersama Masyarakat" dan menekankan visi humanisnya agar ketika rakyat melihat polisi, mereka merasa aman dan terlindungi, bukannya merasa takut. Kapolri juga memberikan instruksi keras kepada seluruh jajaran agar tidak arogan serta tidak menakut-nakuti rakyat dengan pangkat dan jabatan. Namun, aksi premanisme oknum di Jambi ini justru merusak komitmen pimpinan institusi tersebut dan mengkhianati pesan Kapolri di hadapan publik.
Arogansi dan tindakan brutal ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian panjang dari watak represif kepolisian yang terus berulang dan memakan korban jiwa maupun luka-luka di berbagai daerah, seperti kasus pemukulan brutal terhadap mahasiswa hingga babak belur, penembakan gas air mata membabi buta ke ruang publik, hingga tewasnya sejumlah pengunjuk rasa di tangan aparat (seperti tragedi Kanjuruhan, kematian sejumlah demonstran dalam aksi tolak RUU, hingga berbagai kasus penyiksaan di sel tahanan yang berujung kematian tanpa penegakan hukum yang transparan). Rekam jejak kekerasan ini membuktikan bahwa kultur kekerasan sudah mendarah daging di tubuh institusi penegak hukum.
Oleh karena itu, tak ada pula gunanya Presiden Prabowo Subianto membentuk tim reformasi Polri yang diisi oleh pakar-pakar hukum terkemuka, jika pada praktiknya di tingkat daerah institusi kepolisian tetap memelihara mentalitas preman dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Kehadiran Kapolda Jambi yang baru, Irjen Pol. Widodo, terbukti gagal membawa angin segar perubahan maupun pembenahan moral di tubuh Kepolisian Daerah Jambi. Kapolda Jambi dan jajaran Propam Polda Jambi didesak untuk tidak tinggal diam atau sekadar memberikan pembelaan formalitas. Kritik tajam ini menuntut tindakan tegas dan transparan melalui proses Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian dengan memutus sanksi terberat, yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan bagi oknum bersangkutan.
Ketua Umum SAYKOJA, M. Farhan Abrar, S.H., menyampaikan sikap dan argumen tegasnya terhadap kondisi institusi kepolisian saat ini. Ia menegaskan bahwa kepolisian seharusnya menjadi benteng hukum dan pengayom rakyat, bukan lembaga pemelihara kekerasan yang membiarkan anggotanya bertindak bak preman berlagak algojo di lapangan. Farhan berharap institusi Polri tidak lagi menutup mata terhadap kebobrokan internal dan mendesak pimpinan kepolisian segera melakukan pembersihan total terhadap oknum-oknum yang merusak nama baik institusi. Ia menekankan bahwa keadilan tidak boleh dibungkam dan mahasiswa beserta pemuda Jambi tidak akan pernah mundur menyuarakan kebenaran demi tegaknya hak-hak rakyat.
Jika Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo beserta jajaran kepolisian daerah tidak memberikan sanksi berat kepada oknum tersebut, maka hal ini menjadi bukti telak bahwa Kapolda Jambi telah gagal mengamanatkan undang-undang serta menunjukkan sikap tidak patuh terhadap arahan dan perintah Kapolri sebagai pucuk pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia. Lebih dari itu, jika tidak becus menyelesaikan persoalan arogansi dan tindakan premanisme anggotanya sendiri di lapangan, Irjen Pol. Widodo disarankan untuk mundur dari jabatannya sebagai Kapolda Jambi. Apabila desakan tegas ini diabaikan, gelombang perlawanan dan aksi berontak dari masyarakat bersama aliansi mahasiswa dipastikan akan terus membesar sebagai bentuk penolakan terhadap arogansi Kepolisian Daerah Jambi, sebab legitimasi moral Polri telah runtuh total ketika institusi justru melindungi oknum bermental preman.
"Polda Jambi bukan tempat memelihara preman berseragam! Jika ancaman mati kepada rakyat dianggap hal biasa, maka institusi ini bukan lagi pengayom, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat," tegas Ketua umum Saykoja**
Editor : husni